Jakarta - Sejumlah kelompok yang mengatasnamakan dirinya dari 'Rakyat Menggugat Undang-undang Pilkada' beraksi di patung Bundaran HI, Jakarta Pusat. Tak hanya sekadar membentangkan atibut berisi penolakan, tetapi juga mereka mengumpulkan fotokopi KTP warga yang tidak setuju dengan pengembalian Pilkada via DPRD.
"Ini respon kita dari masyarakat umum dan aktivis sosmed yang resah setelah UU Pilkada disahkan. Masalahnya sangat prinsip ini nyangkut hak politik kita. Hak suara yang melekat di tiap individu diambil sama DPRD. Kami nggak punya ruang lagi secara langsung," ujar jubir aksi ini, Alfa Gumilang, Minggu (28/9/2014).
"Pada prakteknya pemilihan DPRD dan masyarakat secara langsung berbeda, misalkan Pilkada DKI Jakarta hampir semua partai dukung Foke tapi rakyat berkehendak mamilih Jokowi yang menang. Ketika hak politik jadi milik elite politik, kesempatan rakyat dikebiri dan hilang," lanjutnya.
Aksi ini sedikit terhalang dengan banyaknya peserta fun bike HUT ke-69 TNI yang tersendat melintasi Bundaran HI. Meski demikian, tak menghalangi partisipasi warga untuk beramai-ramai tolak Pilkada tidak langsung dengan memberikan fotokopi KTP mereka.
"Semua orang yang waras saja nggak ada yang setuju. Saya merasakan sendiri. DPR dan DPRD banyak malingnya," tutur salah seorang warga dari Jakarta Timur, Muhammad Nur, saat memasukkan fotokopi identitasnya dalam sebuah kardus.
"Suara langsung kita yang nentuin harusnya kan tujuan reformasi supaya suara rakyat dihargai bukan diwakilkan," timpal warga lainnya, Herman.
Rencananya, KTP ini akan diserahkan ke KontraS untuk nantinya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat pendaftaran gugatan. Meski tak ada target secara spesifik, namun mereka berniat untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya selama beberapa waktu ke depan.Next
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB(aws/jor)
