Jakarta - DPR akhirnya mengesahkan Pilkada lewat DPRD lewat 'drama' politik. Pilkada lewat DPRD disebut sebagai sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia dan kemenangan dari kartel politik.
"Kemenangan faksi pendukung RUU Pilkada DPRD merupakan kemenangan oligarki dan kartel politik, bukan kemenangan Demokrasi Pancasila," ujar anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid kepada detikcom, Jumat (26/9/2014).
Menurut Nusron, momentum ini harus dijadikan sarana untuk melakukan reformasi dalam diri Partai Politik. "Selamat datang oligarki dan kartel politik. Daerah dipastikan hanya akan dikuasai oleh segelintir elit DPRD. Gubernur, bupati dan walikota akan dijadikan bulan-bulanan DPRD dan partai politik setiap saat," ujarnya.
Selain itu, ada persepsi yang salah dan tidak rasional kalau mengatakan bahwa Pilkada DPRD merupakan Demokrasi Pancasila dan Pilkada langsung liberal. "Pancasila tidak anti pemilihan langsung. Jauh sebelum liberalisasi masuk di Indonesia, sejak zaman Majapahit dan Mataram, kepala desa juga dipilih langsung sama rakyatnya, apakah berarti liberal? Persepsi dikotomis itu menyesatkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," terangnya.
Dengan kemenangan Pilkada DPRD ini, rakyat dan civil society harus kembali konsolidasi menghadapi kelompok anti-reformasi dan neo-otoriterianisme. Kalau dulunya otoriternya menggunakan senjata dan kekerasan, sekarang menggunakan kekuatan politik.
"Ini harus harus dijadikan momentum perbaikan partai politik. "Orang-orang baik dan 'suci' harus turun gunung. Membenahi partai politik. Sebab parpol sebagai pilar demokrasi sudah dibajak oleh kelompok oligarkis yang berujung mematikan hak-hak rakyat secara pelan-pelan," jelasnya.
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV(fiq/rmd)
